Melihat semakin tingginya angka penyebaran virus covid-19 di Indonesia khususnya daerah Jawa dan Bali, Pemerintah pun mengambil keputusan untuk menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk daerah Jawa-Bali terhitung mulai dari tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021. Kebijakan ini diambil oleh Presiden Joko Widodo untuk memutus rantai penyebaran virus covid-19 yang kian hari makin meningkat. Apalagi ditambah dengan adanya kasus varian covid terbaru yakni varian delta dan kappa yang berasal dari India. Gubernur Bali, I Wayan Koster pun mendukung apa yang telah diancangkan oleh pemerintah dan kemudian beliau pun mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gubernur yang berisi tentang anjuran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlaku mulai dari 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021. Dalam Surat Edaran (SE) tersebut, disebutkan bahwa beberapa poin yang harus diterapkan oleh masyarakat seperti pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara daring/ online dan pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% Work From Home/ Bekerja Dari Rumah. 

Pada kesempatan ini pula, saya selaku peserta KKNbD melakukan sosialisasi kepada para masyarakat sasaran melalui platform Zoom Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2021 pukul 17.00 – 20.00 WITA dan membahas mengenai adanya Surat Edaran (SE) dari Gubernur Bali, terkait dengan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tersebut. Sosialisasi ini bertujuan untuk lebih menekankan lagi kepada masyarakat sasaran mengenai apa tujuan pemerintah mengadakan kebijakan PPKM yang tak lain adalah untuk memutus rantai penyebaran covid-19 yang sedang mengalami kelonjakan yang cukup signifikan. Sosialisasi ini dihadiri oleh 5 orang masyarakat sasaran. Terlihat antusias yang sangat tinggi dari para masyarakat sasaran yang dibuktikan dengan adanya respon yang sangat baik dan disertai dengan munculnya beberapa pertanyaan dari para masyarakat sasaran (dilanjutkan dengan sesi diskusi).